TRANSFORMASI RASTRA KE BPNT DAN RAKOR PKH TAHAP I

Transformasi Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tahap I

Tembilahan (08/01/2019), Bupati Indragiri Hilir Drs HM Wardan MP menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I dengan Tema Kita Sukseskan Persiapan Transformasi Bansos Rastra menuju BPNT di Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Periode 2018-2023, di Aula Hotel Inhil Pratama. Turut hadir Wakil Bupati Indragiri Hilir H Syamsuddin Uti, Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir, Camat se-Kabupaten Indragiri Hilir, SDM PKH, TKSK dan Tagana se-Kabupaten Indragiri Hilir serta Lembaga Instansi / Dinas terkait dalam pelaksananaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) .

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Drs H Syaifuddin MP dalam laporannya menyampaikan tujuan Rapat Koordinasi adalah untuk mensukseskan Transformasi Rastra ke BPNT. Transformasi ini memerlukan fasilitas e-warong yg akan memfasilitasi bantuan berupa uang non tunai yang akan ditukar dengan beras dan telur. Selain itu juga Keterlibatan SDM PKH dan TKSK dalam Verifikasi dan Validasi penerima BPNT 2019 sangat diperlukan. Dalam arahannya bupati mengharapkan penyelenggaraan BPNT agar tepat sasaran artinya yg menerima bantuan tersebut adalah keluarga yg benar-benar kurang mampu. Program-program penanggulangan kemiskinan lain harus dipastikan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Seluruh permasalahan yang ada terkait program, harus sesegera mungkin diselesaikan, sehingga program tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh penerima manfaat. Jumlah kuota BPNT Yang diberikan kementerian sosial untuk Kabupaten Indragiri Hilir adalah 28.124 KPM yang tersebar di 20 kecamatan. Dari kuota 28.124 terdapat 18.347 KPM yang merupakan penerima bansos PKH.

Bupati juga berpesan kepada SDM PKH agar amanah dalam menyampaikan bantuan kepada KPM PKH dan juga mengarahkan KPM agar dapat menggunakan uang bantuan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
08/01/2018
PKH INHIL